Bos BGN Tanggapi Putusan MK soal Anggaran MBG

Bos BGN Tanggapi Putusan MK soal Pemisahan Anggaran Program MBG
BGN Siap Jalankan Kebijakan Pemerintah Usai Putusan Mahkamah Konstitusi

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono memberikan tanggapan terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai pemisahan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari anggaran fungsi pendidikan.

Sudaryono menyatakan BGN sebagai lembaga pemerintah akan mengikuti setiap keputusan negara yang berkaitan dengan keberlanjutan program MBG. Menurutnya, BGN memiliki tugas utama untuk menjalankan kebijakan pemerintah secara operasional.

Baca Juga “Pati Perkuat Pendidikan Berintegritas“

“Kami adalah lembaga pemerintah operasional. Kami melaksanakan operasional dan tentu akan menjalankan apa pun keputusan yang menjadi kebijakan pemerintah,” ujar Sudaryono dalam konferensi pers, Jumat (31/7).

Ia menegaskan bahwa BGN siap melaksanakan program MBG dengan besaran anggaran yang nantinya ditetapkan pemerintah. Penyesuaian kebijakan akan dilakukan bersama kementerian dan lembaga terkait sesuai mekanisme penganggaran negara.

BGN Tunggu Arah Kebijakan Anggaran dari Pemerintah

Sudaryono menjelaskan bahwa BGN berada pada posisi sebagai pelaksana teknis program. Karena itu, keputusan mengenai struktur dan sumber pendanaan MBG menjadi kewenangan pemerintah bersama pihak terkait, termasuk Kementerian Keuangan dan Badan Anggaran DPR.

“Tentu saja ini akan dilanjutkan dengan kebijakan pemerintah, apakah itu Kementerian Keuangan maupun Badan Anggaran. Kami di BGN akan melaksanakan tugas dengan anggaran seperti apa pun secara maksimal,” katanya.

Menurutnya, keberhasilan program MBG tidak hanya bergantung pada jumlah anggaran yang tersedia. Pengelolaan program juga membutuhkan koordinasi, perencanaan, serta pelaksanaan yang sesuai dengan ketentuan pemerintah.

Program MBG merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang bertujuan meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat, khususnya bagi peserta didik dan kelompok sasaran lainnya.

MK Tetapkan Anggaran MBG Tidak Masuk Fungsi Pendidikan

Sebelumnya, MK melalui putusannya menyatakan anggaran pendidikan dalam APBN tidak dapat digunakan untuk membiayai program MBG.

Mahkamah menilai MBG tidak termasuk komponen utama penyelenggaraan pendidikan. Karena itu, anggarannya harus dipisahkan dari alokasi anggaran fungsi pendidikan.

MK menetapkan pemisahan tersebut mulai diterapkan paling lambat dalam penyusunan APBN Tahun Anggaran 2028. Dengan demikian, pemerintah tidak diwajibkan melakukan perubahan struktur anggaran secara langsung pada APBN 2026 dan 2027 yang telah berjalan.

Putusan tersebut memberikan arah baru dalam pengelolaan anggaran MBG. Pemerintah perlu menyusun skema pendanaan yang sesuai dengan ketentuan konstitusi sekaligus memastikan program tetap berjalan.

Gugatan Anggaran Pendidikan Berawal dari Persoalan Konstitusi

Perkara tersebut bermula dari gugatan yang diajukan Yayasan Taman Belajar Nusantara. Pemohon menilai penggunaan anggaran pendidikan untuk membiayai MBG tidak sesuai dengan amanat Pasal 31 ayat (4) UUD 1945.

Pasal tersebut mengatur bahwa negara wajib memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan APBD.

Menurut pemohon, anggaran pendidikan seharusnya digunakan untuk kebutuhan utama sektor pendidikan. Beberapa di antaranya adalah peningkatan kualitas pembelajaran, kesejahteraan tenaga pendidik, pembangunan fasilitas pendidikan, serta pemerataan akses belajar.

Perdebatan tersebut kemudian berkembang menjadi pembahasan mengenai batasan fungsi pendidikan dalam sistem penganggaran nasional.

Pemerintah Perlu Pastikan Keberlanjutan Program MBG

Putusan MK memberikan kepastian mengenai pemisahan anggaran MBG dan anggaran pendidikan. Namun, pemerintah tetap memiliki tantangan untuk memastikan program tersebut berjalan secara efektif.

BGN sebagai pelaksana program akan menyesuaikan pelaksanaan MBG dengan kebijakan anggaran yang ditetapkan pemerintah. Penyesuaian tersebut mencakup perencanaan pembiayaan, pelaksanaan kegiatan, hingga pengawasan penggunaan dana.

Ke depan, koordinasi antara BGN, Kementerian Keuangan, DPR, dan lembaga terkait menjadi faktor penting agar program MBG tetap berjalan sesuai tujuan.

Dengan tata kelola yang baik dan sumber pendanaan yang jelas, pemerintah diharapkan mampu menjaga keberlanjutan program sekaligus memastikan pelaksanaannya tetap memenuhi prinsip akuntabilitas anggaran negara.

Baca Juga “Bangun Kolaborasi Pendidikan, MAN 2 Sragen Gelar Awalussanah Tahun Ajaran 2026/2027“