Gusnar Ismail Temui Massa, Bahas Tambang dan Beasiswa

GUBERNUR GUSNAR ISMAIL TEMUI MASSA AKSI, BAHAS TAMBANG, BEASISWA, DAN INFRASTRUKTUR
Dialog terbuka di Gorontalo soroti izin tambang rakyat hingga akses jalan Pinogu

Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, menemui langsung massa aksi dari Aliansi Bar Bar yang menggelar demonstrasi di Kantor Gubernur Gorontalo pada Kamis, 2 April 2026. Pertemuan tersebut menjadi ruang dialog terbuka antara pemerintah dan masyarakat terkait sejumlah isu strategis daerah.

Aksi yang dipimpin Koordinator Lapangan Usman Djauhari dan orator Kevin Tolinggi mengangkat berbagai tuntutan. Isu utama yang disoroti meliputi tata kelola pertambangan, distribusi beasiswa, hingga pembangunan infrastruktur di wilayah terpencil.

Dalam penyampaiannya, massa aksi menyoroti dugaan penyimpangan oleh oknum pejabat organisasi perangkat daerah (OPD) terkait kewenangan di sektor pertambangan. Mereka juga mempertanyakan legalitas perusahaan tambang PT PETS yang dinilai bermasalah.

Baca Juga “Undip Jajaki Program Beasiswa Kurang Mampu untuk Warga Pati“

Menurut Kevin Tolinggi, izin perusahaan tersebut diterbitkan pada pemerintahan sebelumnya dan diduga tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ia menilai aktivitas perusahaan perlu ditinjau ulang untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi.

Selain itu, massa juga menyoroti konflik antara PT PETS dan KUD Dharma Tani. Mereka meminta pemerintah bersikap tegas dalam melindungi kepentingan masyarakat lokal, khususnya penambang kecil yang terdampak.

Tuntutan lain yang disampaikan adalah terkait aktivitas PT Gorontalo Mineral di Kabupaten Bone Bolango. Massa mendesak agar perusahaan memberikan ruang bagi penambang lokal untuk beroperasi secara legal.

Mereka juga mendorong percepatan penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) agar aktivitas tambang rakyat memiliki kepastian hukum. Usman Djauhari mengingatkan bahwa keterlambatan penerbitan izin berpotensi memicu konflik sosial di lapangan.

Menanggapi hal tersebut, Gusnar Ismail menegaskan bahwa pemerintah provinsi telah mengambil langkah awal dengan memerintahkan Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan internal. Pemeriksaan ini bertujuan memastikan tidak ada pelanggaran oleh pejabat terkait.

Ia menjelaskan bahwa proses penerbitan IPR tidak bisa dilakukan secara instan. Pemerintah harus menunggu keluarnya Keputusan Menteri terkait Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) serta kesiapan koperasi sebagai pengelola tambang.

“Saya tidak ingin masyarakat dianggap melakukan aktivitas ilegal. Kami akan terus mencari solusi agar izin bisa segera diterbitkan,” tegas Gusnar.

Terkait konflik antara PT PETS dan KUD Dharma Tani, gubernur menyatakan bahwa persoalan tersebut telah memasuki ranah hukum. Ia merujuk pada adanya putusan Mahkamah Agung yang harus dihormati oleh semua pihak.

Gusnar menegaskan bahwa sebagai kepala daerah, ia tidak memiliki kewenangan untuk mengintervensi proses hukum yang telah berjalan. Namun, ia memastikan pemerintah tetap mengawasi agar tidak ada pelanggaran terhadap hak masyarakat.

Selain isu pertambangan, massa juga menyoroti program beasiswa yang dinilai belum sepenuhnya tepat sasaran. Menanggapi hal ini, gubernur menyatakan akan melakukan evaluasi dan reformulasi sistem seleksi.

Ia berkomitmen untuk memastikan beasiswa diberikan kepada mahasiswa yang benar-benar membutuhkan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara lebih merata.

Dalam kesempatan tersebut, Gusnar juga menyinggung rencana pembangunan akses jalan menuju Kecamatan Pinogu. Proyek ini dinilai penting untuk membuka keterisolasian wilayah, namun menghadapi sejumlah kendala.

Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan anggaran serta aturan dari kementerian terkait, karena lokasi pembangunan berada di kawasan taman nasional. Pemerintah daerah saat ini fokus melengkapi dokumen teknis agar proyek dapat memperoleh dukungan anggaran lebih besar.

Secara keseluruhan, dialog antara pemerintah dan massa aksi mencerminkan upaya membangun komunikasi yang lebih terbuka dan responsif. Pemerintah daerah berupaya menyeimbangkan kepentingan pembangunan ekonomi, kepastian hukum, dan perlindungan masyarakat.

Ke depan, tindak lanjut dari pertemuan ini akan menjadi indikator penting dalam menyelesaikan berbagai persoalan strategis di Gorontalo. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha diharapkan mampu menciptakan solusi yang berkelanjutan dan adil bagi semua pihak.

Baca Juga “Dapat Rp1 Juta Per Bulan, Pendaftaran Beasiswa Bank Indonesia 2026 Segera Dibuka“