Kejati Sumut Selidiki Dugaan Perselingkuhan CPNS Deli Serdang

Kejati Sumut Dalami Dugaan Perselingkuhan CPNS Kejari Deli Serdang
Karangan Bunga Bernada Sindiran Viral Saat Agenda Pelantikan CPNS

Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) tengah mendalami dugaan perselingkuhan yang melibatkan seorang calon pegawai negeri sipil (CPNS) di lingkungan Kejaksaan Negeri (Kejari) Deli Serdang. Kasus tersebut menjadi perhatian publik setelah sebuah karangan bunga bernada sindiran muncul di lokasi pelantikan CPNS dan viral di media sosial.

Polemik itu mencuat saat Kejari Deli Serdang menggelar agenda pelantikan puluhan CPNS pada Senin, 25 Mei 2026. Di tengah persiapan acara, sebuah karangan bunga diletakkan di depan gerbang kantor Kejari Deli Serdang. Tulisan dalam papan bunga itu diduga menyindir seorang CPNS berinisial TIUP yang disebut sebagai perebut pasangan orang lain atau pelakor.

Kemunculan karangan bunga tersebut langsung memicu perhatian publik. Foto-fotonya tersebar luas di berbagai platform media sosial dan grup percakapan. Banyak warganet mempertanyakan kebenaran isi pesan dalam karangan bunga tersebut dan mengaitkannya dengan dugaan hubungan pribadi seorang CPNS di lingkungan kejaksaan.

Baca Juga “Purnatugas Setelah 40 Tahun Bekerja, Sestama: BKN Telah Menjadi Bagian dari Kehidupan Saya“

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sumut, Rizaldi, membenarkan bahwa pihaknya telah menerima laporan mengenai dugaan perselingkuhan tersebut. Menurut dia, Kejati Sumut saat ini sedang melakukan klarifikasi dan inspeksi internal terhadap CPNS yang dilaporkan.

“Kami telah melakukan klarifikasi dan inspeksi kasus terhadap terlapor CPNS tersebut. Jika terbukti melanggar etika, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Jika tidak terbukti, pemeriksaan akan dihentikan,” ujar Rizaldi saat dikonfirmasi pada Selasa, 26 Mei 2026.

Pemeriksaan Internal Dilakukan untuk Menjaga Integritas Institusi

Kejati Sumut menegaskan bahwa pemeriksaan dilakukan sebagai bagian dari pengawasan internal terhadap aparatur di lingkungan kejaksaan. Institusi ingin memastikan setiap pegawai, termasuk CPNS, tetap menjaga etika dan integritas selama menjalankan tugas sebagai calon aparat penegak hukum.

Dalam pemeriksaan awal, Kejati Sumut mengumpulkan berbagai informasi terkait dugaan hubungan pribadi yang ramai dibicarakan publik. Pihak kejaksaan juga menelusuri sumber informasi yang berkembang di media sosial agar tidak terjadi kesimpangsiuran informasi.

Meski kasus tersebut berkaitan dengan ranah pribadi, Kejati Sumut menilai dugaan pelanggaran etik tetap harus ditindaklanjuti. Alasannya, perilaku aparatur negara dapat memengaruhi citra institusi, terutama jika sudah menjadi konsumsi publik.

Rizaldi menambahkan bahwa pemeriksaan etik dilakukan sesuai prosedur internal kejaksaan. Setiap laporan yang masuk akan diverifikasi sebelum diambil keputusan lebih lanjut. Karena itu, Kejati Sumut meminta masyarakat menunggu hasil pemeriksaan resmi dan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.

“Kami memastikan semua proses berjalan sesuai aturan. Pemeriksaan dilakukan secara objektif dan berdasarkan fakta,” kata Rizaldi.

Isi Karangan Bunga Jadi Sorotan Publik

Karangan bunga yang viral tersebut memuat kalimat bernada sindiran terhadap seorang CPNS berinisial TIUP. Tulisan pada papan hitam itu menyebut sosok tersebut sebagai “pelakor” atau perebut lelaki orang.

Karangan bunga itu dihiasi bunga berwarna oranye, merah muda, dan hijau. Letaknya berada tepat di depan kantor Kejari Deli Serdang sehingga mudah terlihat oleh tamu dan pegawai yang hadir pada agenda pelantikan CPNS.

Tulisan yang terpampang dalam karangan bunga berbunyi, “Selamat Sukses Dilantiknya Bumil Menjadi PNS. Hanya Gelar Title Sejatimu Pelakor.”

Kalimat tersebut kemudian memicu berbagai reaksi publik. Sebagian warganet menilai pengiriman karangan bunga merupakan bentuk protes pribadi yang seharusnya tidak dilakukan di ruang publik. Namun, ada juga yang menilai kasus itu perlu diusut karena telah menyeret nama institusi negara.

Kejati Sumut tidak membantah bahwa karangan bunga tersebut diduga ditujukan kepada TIUP. CPNS tersebut diketahui bertugas di Cabang Kejari Labuhan Deli dan termasuk dalam daftar CPNS yang akan dilantik pada hari itu.

Pelantikan 28 CPNS Sempat Ditunda

Ramainya polemik akibat karangan bunga tersebut membuat agenda pelantikan CPNS di Kejari Deli Serdang sempat tertunda. Kejari awalnya menjadwalkan pelantikan berlangsung pada Senin, 25 Mei 2026.

Namun, situasi yang berkembang di lokasi membuat pihak kejaksaan memutuskan menunda acara untuk sementara waktu. Penjadwalan ulang kemudian dilakukan pada Selasa, 26 Mei 2026.

Meski sedang menjalani pemeriksaan internal, TIUP tetap mengikuti pelantikan bersama 27 CPNS lainnya. Kejati Sumut menyatakan proses administrasi kepegawaian tetap berjalan sambil menunggu hasil pemeriksaan etik.

Keputusan tetap melantik TIUP memunculkan beragam tanggapan dari masyarakat. Sebagian menilai pelantikan seharusnya ditunda sampai pemeriksaan selesai dilakukan. Namun, ada pula yang menilai setiap CPNS tetap memiliki hak yang sama selama belum terbukti melakukan pelanggaran.

Kejati Sumut menegaskan bahwa pemeriksaan etik dan proses pelantikan merupakan dua hal yang berbeda. Selama belum ada keputusan resmi terkait pelanggaran, status CPNS tetap mengikuti prosedur yang berlaku.

Isu Menggeser Peserta Lain Dibantah Kejati Sumut

Selain dugaan perselingkuhan, muncul pula isu lain yang menyebut TIUP diterima sebagai CPNS karena menggeser peserta lain dalam proses seleksi. Informasi tersebut ikut ramai diperbincangkan di media sosial.

Namun, Kejati Sumut membantah tuduhan tersebut. Rizaldi menegaskan bahwa laporan yang diterima institusinya hanya berkaitan dengan dugaan perselingkuhan dan tidak menyangkut manipulasi hasil seleksi CPNS.

“Kami sudah menerima laporan mengenai dugaan perselingkuhan tersebut. Namun, isu tentang menggeser peserta lain itu tidak benar,” ujarnya.

Penjelasan itu disampaikan untuk meredam spekulasi publik yang berkembang liar setelah kasus tersebut viral. Kejati Sumut meminta masyarakat tidak mudah percaya pada informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya.

Seleksi CPNS di lingkungan kejaksaan sendiri dilakukan secara nasional dengan sistem berbasis komputer atau Computer Assisted Test (CAT). Sistem itu dirancang untuk meminimalkan praktik kecurangan dan memastikan hasil seleksi berlangsung transparan.

Dugaan Pelanggaran Etik ASN Dapat Berujung Sanksi

Kasus dugaan perselingkuhan aparatur sipil negara kerap menjadi perhatian publik karena berkaitan dengan kode etik dan disiplin pegawai pemerintah. ASN dituntut menjaga perilaku dan nama baik institusi, termasuk dalam kehidupan pribadi.

Dalam aturan disiplin ASN, pelanggaran etik dapat dikenai sanksi administratif, mulai dari teguran ringan hingga hukuman berat. Jenis sanksi biasanya disesuaikan dengan hasil pemeriksaan dan tingkat pelanggaran yang dilakukan.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebelumnya juga pernah menegaskan bahwa ASN wajib menjaga integritas serta menghindari tindakan yang dapat mencoreng citra lembaga pemerintah.

Karena itu, Kejati Sumut menilai laporan dugaan perselingkuhan tetap perlu ditindaklanjuti meski berkaitan dengan persoalan pribadi. Terlebih kasus tersebut sudah menjadi perhatian luas masyarakat dan berpotensi memengaruhi kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

Publik Menunggu Hasil Pemeriksaan Kejati Sumut

Hingga kini, Kejati Sumut masih melanjutkan proses klarifikasi dan pemeriksaan internal terhadap CPNS yang dilaporkan. Belum ada keputusan resmi mengenai apakah dugaan pelanggaran etik tersebut terbukti atau tidak.

Baca Juga “43 CPNS Resmi Jadi PNS, Farhan Tekankan Integritas dan Etika Bermedia“