Rekrutmen CPNS dan PPPK Tulungagung Diperketat

PEMKAB TULUNGAGUNG PERKETAT REKRUTMEN CPNS DAN PPPK UNTUK TEKAN BELANJA PEGAWAI
PORSI BELANJA PEGAWAI MASIH DI ATAS BATAS 30 PERSEN SESUAI ATURAN PEMERINTAH PUSAT

Kabupaten Tulungagung mulai memperketat kebijakan rekrutmen aparatur sipil negara (ASN) sebagai upaya menekan beban belanja pegawai yang masih berada di atas batas maksimal pemerintah pusat. Langkah ini dilakukan untuk menyesuaikan ketentuan mandatory spending yang akan berlaku penuh pada 2027.

Pemerintah Kabupaten Tulungagung menilai pengendalian belanja pegawai menjadi langkah penting untuk menjaga kesehatan anggaran daerah. Saat ini, porsi belanja pegawai di lingkungan pemkab masih mencapai 31 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Baca Juga “37 CPNS di Pasangkayu Resmi Terima SK PNS, Ini Daftar Nama dan Instansinya“

Kepala BKPSDM Tulungagung, Soeroto, mengatakan angka tersebut memang sudah mengalami penurunan dibanding beberapa tahun sebelumnya. Namun, nilainya masih melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan pemerintah pusat sebesar 30 persen.

“Dulu belanja pegawai mencapai 37 persen. Sekarang turun menjadi 31 persen karena banyak ASN pensiun dan sudah tidak ada pegawai honorer,” ujar Soeroto.

Menurutnya, penurunan persentase tersebut terjadi secara bertahap dalam beberapa tahun terakhir. Gelombang pensiun ASN dan penghapusan tenaga honorer ikut membantu mengurangi tekanan belanja pegawai terhadap APBD daerah.

Ketentuan mengenai batas maksimal belanja pegawai tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Regulasi itu mewajibkan pemerintah daerah menjaga proporsi belanja pegawai maksimal 30 persen dari total anggaran daerah.

Aturan tersebut merupakan bagian dari kebijakan reformasi fiskal nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas belanja daerah. Pemerintah pusat mendorong daerah agar lebih banyak mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, dan program pemberdayaan masyarakat.

Soeroto menjelaskan bahwa kebijakan mandatory spending akan mulai diterapkan secara efektif pada 2027. Karena itu, Pemkab Tulungagung mulai melakukan penyesuaian lebih awal agar tidak mengalami tekanan fiskal di masa mendatang.

Salah satu strategi utama yang dilakukan ialah membatasi jumlah pengangkatan ASN baru, baik CPNS maupun PPPK. Pemerintah daerah tidak lagi leluasa membuka formasi dalam jumlah besar seperti beberapa tahun sebelumnya.

Menurut Soeroto, jumlah ASN yang direkrut setiap tahun tidak boleh melampaui jumlah pegawai yang memasuki masa pensiun. Kebijakan itu diterapkan untuk menjaga keseimbangan kebutuhan pegawai dan kemampuan anggaran daerah.

“Kami tidak bisa mengangkat ASN terlalu banyak. Jumlah pengangkatan harus menyesuaikan dengan pegawai yang pensiun setiap tahun,” katanya.

BKPSDM mencatat rata-rata ASN di lingkungan Pemkab Tulungagung yang memasuki masa pensiun mencapai sekitar 600 orang per tahun. Jumlah tersebut menjadi dasar dalam menghitung kebutuhan formasi baru.

Dengan kondisi tersebut, peluang rekrutmen ASN di Tulungagung diperkirakan akan semakin selektif. Pemerintah daerah akan lebih fokus pada kebutuhan jabatan prioritas yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik.

Kebijakan pembatasan formasi ASN juga dipengaruhi oleh perubahan struktur birokrasi dan transformasi pelayanan pemerintahan berbasis digital. Sejumlah pekerjaan administratif kini mulai beralih menggunakan sistem elektronik sehingga kebutuhan tenaga kerja tidak sebesar sebelumnya.

Meski memperketat rekrutmen, Pemkab Tulungagung belum memiliki rencana melakukan pengurangan pegawai untuk kategori PPPK maupun PPPK paruh waktu. Pemerintah daerah masih menunggu regulasi resmi dari pemerintah pusat terkait status kepegawaian tersebut.

“Untuk pengurangan PPPK atau PPPK paruh waktu belum ada rencana,” jelas Soeroto.

Hingga kini, status PPPK paruh waktu masih menjadi perhatian banyak pemerintah daerah karena belum sepenuhnya memiliki kepastian regulasi. Beberapa aspek yang masih menunggu aturan teknis meliputi masa kerja, hak kepegawaian, pola penggajian, hingga mekanisme pengangkatan menjadi ASN penuh waktu.

Di sisi lain, pemerintah tetap membuka peluang bagi PPPK paruh waktu untuk mengikuti seleksi CPNS. Namun, terdapat ketentuan khusus yang harus dipenuhi peserta.

Soeroto menjelaskan bahwa PPPK paruh waktu dapat mengikuti seleksi CPNS apabila telah memiliki masa kerja minimal satu tahun. Ketentuan itu berlaku agar proses administrasi kepegawaian berjalan sesuai aturan.

Sementara itu, PPPK paruh waktu dengan masa kerja kurang dari satu tahun diwajibkan mengundurkan diri terlebih dahulu apabila ingin mengikuti seleksi CPNS.

“Kalau PPPK paruh waktu kurang dari satu tahun, harus mengundurkan diri agar bisa ikut CPNS,” ujarnya.

Kebijakan tersebut diperkirakan akan berdampak pada pola rekrutmen ASN di Tulungagung dalam beberapa tahun mendatang. Pemerintah daerah dituntut menjaga keseimbangan antara efisiensi anggaran dan kualitas pelayanan publik.

Pengamat kebijakan publik menilai langkah pengendalian belanja pegawai memang perlu dilakukan agar APBD lebih produktif. Selama ini, tingginya porsi belanja pegawai di sejumlah daerah dinilai mengurangi ruang fiskal untuk pembangunan dan program masyarakat.

Selain itu, pemerintah daerah juga didorong untuk meningkatkan produktivitas ASN melalui pemanfaatan teknologi digital dan penataan organisasi yang lebih efisien. Dengan demikian, jumlah pegawai yang lebih terbatas tetap dapat mendukung pelayanan publik secara optimal.

Pemkab Tulungagung diperkirakan akan terus melakukan evaluasi kebutuhan pegawai berdasarkan prioritas pembangunan daerah. Fokus utama pemerintah saat ini adalah menjaga stabilitas fiskal tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Ke depan, kebijakan rekrutmen ASN di Tulungagung kemungkinan akan lebih selektif dan berbasis kebutuhan strategis. Formasi yang dibuka diprioritaskan untuk sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, serta pelayanan teknis yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.

Baca Juga “237.196 Guru Honorer Dituntaskan Lewat Jalur CPNS & PPPK? Ini Penjelasan Dirjen Nunuk“